RANCAH POST – Posisi Ketua DPR RI Setya Novanto kini mulai goyang lantaran diadukan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurut Menteri Sudirman, Novanto melakukan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta ‘jatah preman’ 20% saham kepada PT Freeport Indonesia.
Terkait hal itu, anggota Budiman Sudjatmiko selaku perwakilan Fraksi PDI Perjuangan menilai, sebaiknya Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Sehingga MKD dapat bekerja dengan efektif dan jauh dari upaya intervensi.
Budiman katakan, “Sebaiknya, Pak Setya Novanto melepaskan jabatannya selaku ketua DPR untuk memudahkan pemeriksaan oleh MKD. Jangan sampai MKD diintervensi sehingga menjadi lemah,” (17/11/2015).
Menurutnya, pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk urusan pribadi merupakan hal yang amat sangat memalukan. Terlebih, kata Budi, oknum DPR RI ini sebelumnya juga membuat gaduh publik saat hadir di acara kampanye Donald Trump, bakal calon presiden Amerika Serikat.
Budiman tambahkan, “Ini merupakan persoalan yang sangat mencoreng lembaga DPR RI sebanyak dua kali oleh orang yang sama. Setelah insiden pertemuan yang bersangkutan dengan Donald Trump beberapa waktu yang lalu.”
Menanggapi kabar tersebut, Setya Novanto tidak memungkiri bahwa dirinya pernah bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Setya katakan, “Saya pernah kedatangan beliau (pihak PT Freeport Indonesia), dan saya harus menyampaikan secara apa yang telah disampaikan Presiden kepada saya. Bahwa apa yang menjadi kepentingan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan,” Selasa (17/11/2015).
Politikus Golkar itu menjelaskan, Presiden dan Wapres sangat begitu perhatian khususnya terkait masalah bagi hasil dan tanggung jawab sosial untuk kepentingan rakyat dan khususnya warga Papua.
