RANCAH POST – Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di kawasan BSD City Tangerang Selatan, KPK mengamankan Direktur Krakatau Steel.
Merujuk pada laman PT Krakatau Steel, petinggi perusahaan tersebut terdiri dari lima direktur dan direktur utama.
Selain Direktur PT Krakatau Steel, KPK juga mengamankan beberapa orang lainnya. Lokasi penangkapan pun tak hanya di Tangerang Selatan, namun juga di Jakarta.
“Jumat (22/3/2019) sore sekitar pukul 18.30 WIB, ditemukan adanya dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada salah seorang direktur BUMN,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.
Dikatakan Basaria, dugaan rencana pemberian uang itu dilakukan pihak swasta yang punya kepentingan dengan proyek yang ada di BUMN tersebut.
“Sejumlah uang diduga sudah diberikan tunai, sisanya memakai sarana bank, dan sedang didalami apakah uang transaksi menggunakan dollar atau rupiah,” kata Basaria.
Diterangkan Basaria, untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang dalam penangkapan Direktur Karakatau Steel sudah berada di gedung Merah Putih.
Meski demikian, Basaria belum mengungkapkan identitas pihak-pihak dalam OTT KPK tersebut.
“Kami memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, lebih lengkapnya nanti akan disampaikan melalui konferensi pers,” tandas Basaria.
Dengan adanya Direktur Krakatau Steel kena OTT KPK, manajemen perusahaan secepatnya akan menghubungi lembaga anti rasuah tersebut.
“Untuk mendalami informasi adanya salah seorang direksi ditangkap, kami akan segera menemui KPK,” tutur Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Prio Utomo.
Menurut Prio, pihaknya belum mengetahui nama salah satu pejabat perusahaan penghasil baja tersebut. “siapa direktur tersebut, kami belum bisa menyebutkannya,” ujar Prio.
Beberapa waktu sebelumnya, KPK memperlihatkan ‘taringnya’ dengan menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
BACA JUGA: KPK Temukan Uang Ratusan Juta dan Puluhan Ribu Dolar di Laci Menteri Agama
Pria yang biasa disapa Rommy itu diamankan KPK berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Agama.