RANCAH POST – Terkait konflik Ahok dan DPRD DKI Jakarta, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa kisruh APBD DKI Jakarta tahun 2015 telah usai. Ia sudah meneken SK Mendagri tentang evaluasi RAPBD 2015.
Tjahjo pastikan tidak akan ada lagi perdebatan, karena Pemprov DKI, Ahok dan DPRD DKI Jakarta hanya memiliki waktu 1 minggu untuk memberikan respons. Tjahjo ungkap, “Keputusan sudah dikeluarkan, sudah saya tandatangani,” Rabu (11/03/2015).
Mendagri juga menjelaskan, pemerintah tidak ingin terlambat soal pencairan dana APBD DKI Jakarta untuk tahun 2015. Apabila dalam waktu sepekan tak ada jawaban dari Pemprov DKI, Ahok dan DPRD DKI, APBD DKI tahun 2015 terpaksa menggunakan APBD DKI tahun 2014.
Membelok dari penetapan APBD DKI Jakarta, kata Tjahjo, pemerintah tidak ingin ikut campur mengenai urusan politik dan hukum yang menjadi bumbu konflik penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. Seperti diketahui, Ahok melaporkan dugaan adanya dana siluman di dalam APBD DKI 2015 sementara DPRD DKI akan mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI.
Tjahjo tambahkan, “Pemerintah tak mau tersandera. Kalau mau melakukan langkah hukum silakan. jika mau melakukan politik angket silakan, kami tak mau tersandera.”
Hubungan Ahok dan DPRD DKI Jakarta memang tengah panas-panasnya. Akibat kisruh penyusunan RAPBD DKI tahun 2015, hampir semua anggota DPRD DKI setuju melakukan hak angket.
