Sosial Media, RANCAH POST – Beredar sebuah foto yang memperlihatkan surat permohonan pembuatan KTP mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Kantor Kecamatan Pangandaran jadi bungkus gorengan.
Sontak saja hal ini ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Foto tersebut viral usai dibagikan oleh akun Twitter @howtodresvvell, pada Jumat 24 Desember 2021 lalu.
Dalam foto tersebut menampilkan surat permohonan pembuatan KTP Susi Pudjiastuti di Kantor Kecamatan Pangandaran. Di sana terdapat foto Susi Pudjiastuti berlatar merah.
Kertas tersebut sudah lecek dan dipenuhi minyak gorengan. Tertulis pula tanda tangan Camat Pangdandaran, H. Suryanto pada waktu itu.
Unggahan yang memperlihatkan dokumen Susi Pudjiastuti jadi bungkus gorengan itu viral hingga telah di-retweet ribuan kali.
— cherry-coloured funk (@howtodresvvell) December 24, 2021
Terkait hal ini, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun memberikan tangkapan melalui akun Twitter-nya, @susipudjiastuti.
“Kawan2 bbrapa hr ini sy dimention, DM dll.. semua tanya apa pendapat sy ttg hal ini? Sy harus berpendapat apa? Hal sprti ini bukannya sudah biasa terjadi ? Protes kemana? ke siapa ?setiap hari kita dapat WA Pinjol, investasi, promo dll.. semua tahu nomor kita data kita.. so,” cuit Susi Pudjiastuti.
Kawan2 bbrapa hr ini sy dimention, DM dll.. semua tanya apa pendapat sy ttg hal ini? Sy harus berpendapat apa? Hal sprti ini bukannya sudah biasa terjadi ? Protes kemana? ke siapa ?setiap hari kita dapat WA Pinjol, investasi, promo dll.. semua tahu nomor kita data kita.. so https://t.co/GQUZH9MujL pic.twitter.com/Ur2gmlZYOs
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) December 27, 2021
Tanggapan Susi Pudjiastuti terkait dokumen yang jadi bungkus gorengan itu langsung dibanjiri ratusan komentar dari warganet.
@Arirmadhni, “Maraknya seperti itu bu ,
Apalagi soal yang bantuan vansos sama paksin kemarin wajib kumpulin data kk+ktp+nomer hp .. rawannya kalau digunakan ini itu , kenapa ga berbentuk kupon /kartu dibagikan per rumah.”
@ARIFILIZER, “Sebuah kecerobohan besar jika arsip kependudukan justru bocor ke umum. Seharusnya ada pemusnahan arsip berdasakan keputusan bupati dengan tahapan pembentukan penilai dan pemunah arsip. Jikapun dimusnahkan harus mendapat persetujuan bupati dan kepala dinas dukcapil.”
@IndraShaza, “Segalanya dikiloin akibat u syarat2 pembuatan ini itu hrs pake fotokopi a, b, c setelah dirasa banyak menumpuk dikiloin bukannya dihancurin, Mash jauh negri ini dr digitalisasi krn memang blm siap walau ada yg ngomong seminggu bisa jd….”
BACA JUGA: Nyesek! Ijazah yang Tadinya Dikirim Untuk Ngelamar Kerja Ditemukan Sudah Jadi Bungkus Gorengan
Melansir Detik.com, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dokumen tersebut harusnya dipegang yang bersangkutan usai diberikan oleh dinas dukcapil terkait.
Zudan menyebut semua dokumen yang tertera NIK dan nomor KK harus disimpan dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan.
