RANCAH POST – Melalui cuitan Twitter pada Minggu (2/12/2018) kemarin, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaibi menyebutk bahwa GP Ansor merupakan organisasi menyimpang.
Masih dalam cuitannya, Dubes Arab Saudi juga menyebutkan bahwa Reuni 212 yang berlangsung di Monas merupakan reaksi dari pembakaran bendera tulisan tauhid.
Dan sebagaimana diketahui, pelaku pembakaran bendera HTI itu merupakan anggota Gerakan Pemuda Ansor yang memang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
Atas cuitan Dubes Arab Saudi tersebut, PBNU melayangkan protes keras.
Menurut Said Aqil Siradj selaku Ketua PBNU, pernyataan melalui cuitan Twitter itu sudah mencampuri urusan politik suatu negara yang memang bukan kewenangannya.
“Jelas ini mengganggu hubungan diplomatik kedua negara, Indonesia dan Arab Saudi,” kata Said Aqil, Senin (3/12/2018).
Padahal sebagaiman dikatakan Said Aqil, GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada pelaku pembakaran bendera.
“Bahkan kami dari keluarga besar Nahdlatul Ulama sangat menyesalkan adanya kejadian tersebut,” tutur Said Aqil.
Belakangan sebagaimana dihimpun, cuitan Osamah Al-Suaib @Os_alshuibi sudah diganti dengan cuitan berisi imbauan agar wisatawan Arab Saudi menghindari kawasan Monas.
Sementara itu diutarakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir, pihaknya langsung menghubungi Dubes Saudi usai mengetahui cuitan tersebut.
“Pada hari Minggu pihak Kemlu juga sudah berkomunikasi dengan dubes, namun ia sedang berada di luar negeri,” terang Armanatha, Selasa (4/12/2018).
Selain menghubunginya, menyikapi cuitan Dubes Arab Saudi tersebut, pihaknya juga memanggil Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta ke Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu, protes pun disampaikan berkenaan dengan cuitan Dubes Arab Saudi.
BACA JUGA: Muncul Petisi Bubarkan Banser Usai Insiden Pembakaran Bendera HTI di Garut
“Kami dari Kemlu menyampaikan kekecewaan terhadap cuitan Dubes Saudi di media sosial. Secara etika, pernyataan dalam media sosial itu tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik,” tukas Armanatha.
