RANCAH POST – Dzuriyat (keturunan) Sultan Maulana Yusuf menyampaikan penolakannya terhadap rencana digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden di halaman parkir pemakaman sultan.
Keturunan Sultan Maulana Yusuf yang memiliki nama depan Tubagus itu pun merasa tidak memberikan izin lokasi di sekitar makam digunakan untuk deklarasi tersebut.
Menurut mereka, adanya agenda kegiatan bermuatan politik itu bisa menimbulkan kegaduhan di sekitar lingkungan makam.
“Kalau digunakan untuk acara keagamaan silakan, tapi kami menolak digunakan untuk kegiatan politik karena pasti ada yang menjelek-jelekkan,” ucap Tubagus Sukron Ma’mun di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf, Rabu (8/8/2018).
Menurut Sukron, makam Sultan Maulana Yusuf adalah milik umat, bukan golongan atau partai politik tertentu. Selain itu, sultan merupakan sosok ulama yang menyatukan umat, tak pantas jika lokasi itu digunakan untuk agenda politik.
“Kami dari keturunan Sultan Maulana Yusuf tak ingin keutuhan ini diganggu,” kata Tubagus.
Kepada panitia deklarasi #2019GantiPresiden, Tubagus meminta agar menghormati kearifan lokal. Terlebih, makam sultan merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang.
Adapun dikatakan pihak panitia, penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di Jawa Barat merupakan hal yang wajar.
Namun sebagaimana dikatakan Ketua panitia deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat Suryawan Nurfatwa, penolakan itu jangan berlebihan dan tetap menghargai perbedaan pendapat.
“Perbedaan dalam demokrasi itu wajar, kami sekedar menyampaikan aspirasi yang memang menjadi hak kami, aspirasi kami ini dilindungi UU,” tutur Suryawan.
Adanya kekhawatiran deklarasi #2019GantiPresiden bisa menimbulkan konflik, Suryawan menyampaikan dengat tegas bahwa pihaknya sama sekali punya niatan untuk mencari keributan.
“Kita sama-sama orang Jawa Barat, jadi tidak perlu risau. Ini waktunya untuk saling menghargai pendapat masing-masing,” kata Suryawan.
BACA JUGA: Izin Penggunaan Tempat Ditolak, Panitia Deklarasi #2019GantiPresiden Sebut Pemkot Serang Zalim
Diungkapkan Suryawan, acara deklarasi tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus mendatang dan dipusatkan di Kota Bandung.
