RANCAH POST – Kontroversi Presiden Jokowi salah teken terkait kebijakannya terus bergulir. Masyarakat kini mengkritisi penandatanganan PP (Peraturan Pemerintah) No. 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
Muchtar Pakpahan selaku Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menilai, polemik Jokowi salah teken kebijakan yang tengah bergulir menegaskan kualitas Pemerintahan Kabinet Kerja tidak bermutu.
Muchtar katakan, “Pertama dia gampang sekali buat PP, belum dipakai tapi sudah direvisi. Datanya salah, dia bilangnya ora popo, padahal opo-opo,” Minggu (05/07/2015).
Dia menghimbau, seorang kepala negara seharusnya tidak melakukan kesalahan secara berulang. Maka dia memprediksi era kepeminpinan Presiden Jokowi tidak akan lama jika persoalan ini terus bergulir. Muchtar tambahkan, “Tidak sampai akhir periode.”
Presiden Jokowi beralasan merevisi PP bisa lebih cepat dilaksanakan ketimbang merevisi undang-undang, karena harus melalui proses DPR. Revisi hanya dilaksanakan pada pasal yang mengatur pencairan JHT.
Sementara itu, pengamat pemerintahan Imam Subekhi mengatakan Presiden Jokowi masih labil berpolitik. Imam katakan, “Sama halnya saat penerbitan Perpres Uang Muka Mobil Pejabat yang diralat sendiri oleh Jokowi setelah ditandatangani, kini hal yang kurang lebih sama terjadi di PP JHT. Semuanya terjadi setelah diprotes masyarakat. Bukti Jokowi labil politik.”
Hal ini tentunya menambah rasa khawatir masyarakat terhadap pemerintahan yang sekarang, publik merasa gelisah apabila Presiden terlanjur meneken sebuah keputusan yang merugikan rakyat.
