RANCAH POST – Presiden SBY dimohon untuk tidak ragu pecat menteri yang aktif sebagai tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD La Ode Ida.
“Posisi sebagai menteri, sebagai sumpah dan janji mereka, bukanlah pejabat ‘part time’ melainkan pejabat ‘full time’ untuk membantu presiden mengoordinasikan atau memimpin lembaga kementerian yang ditugaskannya,” kata La Ode.
La Ode mengatakan, semua menteri dibayar dengan uang rakyat. Oleh karena itu, kata La Ode, mereka tidak tahu malu dan tak tahu diri bila memakan uang rakyat, tetapi tidak menjalankan tugas-tugas yang dimandatkan.
“Presiden SBY, jika tak mengambil sikap tegas kian mempertontonkan pengelolaan negara yang tidak profesional di akhir masa tugasnya,” imbuhnya.
Apalagi, katanya, kesibukan menteri dalam mengurus diri dan parpolnya itu sudah lama berlangsung. Setidaknya, hal itu terjadi sejak menghadapi pemilu legislatif.
“Pada saat yang sama, kedua pasangan capres/cawapres seharusnya sudah mengantisipasinya sejak awal untuk tak memasukkan para pembantu presiden SBY itu dalam timses mereka,” kata La Ode.
La Ode menambahkan, memasukkan menteri dalam timses sama saja mengumumkan kepada masyarakat tentang praktik tidak etis. Mereka memulai dengan penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.
“Sebelum jadi presiden saja sudah berani melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penempatan personal di timnya, apalagi jika sudah jadi presiden. Mungkin saja akan jauh lebih sewenang-wenang,” katanya.
“Presiden SBY sendiri, dengan kenyataan seperti sekarang ini, apalagi jika tak bertindak tegas untuk menghentikan para menterinya yang abai tangggung jawab itu, sungguh-sungguh terkesan dipermainkan oleh para pembantunya. Sesuatu yang sebenarnya merupakan bagian dari taruhan harga diri,” tambah La Ode.
“Publik bangsa ini hanya akan nonton ‘pidato teguran retorik SBY untuk para pembantunya’ yang dianggap remeh bagai angin lalu,” pungkas La Ode.
Sebelumnya, Presiden berkali-kali meminta para menteri yang lebih sibuk dalam dunia politik agar mengundurkan diri dari kabinet. Terakhir, hal itu disampaikan Presiden SBY dalam acara Rakornas Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (3/6/2014).
Menurut SBY, ada 10 kementerian yang memiliki kinerja di bawah harapan. Presiden menuding, lemahnya kinerja kementerian-kementerian itu karena pengaruh dari pelaksanaan pemilu.
