RANCAH POST – Pemerintah Thailand memberi usulan pemilu selanjutnya dihelat pada 2 Febuari 2014. Usulan ini datang setelah PM Yingluck Shinawatra membubarkan majelis rendah, dalam upaya untuk mengatasi krisis politik yang terjadi.
“Usulan pemilu dihelat 2 Febuari muncul dalam rapat kabinet,” ujar Juru Bicara Pemerintah Thailand, Teerat Ratanasevi. Senin (9/12/2013).
Tetapi penunjukan tanggal tesebut harus mendapat persetujuan dari komisi pemilihan umum (KPU) Thailand secara resmi. KPU Thailand dilaporkan telah merespons keinginan tersebut. Juru Bicara KPU Thailand Jinthong Intarasri, menyatakan pihaknya akan berdiskusi dengan Pemerintah dalam beberapa hari ke depan.
Langkah mengejutkan Yingluck untuk menghelat pemilu muncul ketika para pendemo mengancam akan mengerahkan lebih dari 150 ribu massa untuk melengserkan Yingluck. Mereka juga menyebut pengarahan massa dalam jumlah super besar tersebut adalah senjata pamungkas mereka.
Para analis politik Thailand memprediksi pemilu yang digelar pemerintahan Yinglicuk, tidak sepenuhnya memuaskan kelompok oposisi Thailand. Kelompok yang dikenal sebagai “Kaus Kuning” ini lebih menghendaki adanya dewan rakyat dibanding pemilu.
Demo di Thailand sekarang ini telah memasuki minggu ke tiga. Keadaan pun semakin memburuk, setelah para pendemo mendapat dukungan dari sejumlah politisi top dari partai oposisi Thailand, Partai Demokrat termasuk mantan PM Abhisit Vejjajiva.
Selama tujuh tahun terakhir, Negeri Gajah Putih telah berulang kali berganti tampuk kepemimpinan. Sebenarnya, PM Yingluck dalam tiga tahun pertama kepemimpinan berhasil menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Hanya saja masalah mulai mencuat saat dirinya mengeluarkan rencana amnesti atas kakaknya yang juga mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra.
Semenjak itu kondisi Thailand kembali masuk pada dalam masa kelam. Lima orang dilaporkan tewas dan ratusan korban terluka, dalam demo yang terjadi sejak pekan lalu.
