RANCAH POST – Lagi, Australia dituduh lakukan penyadapan terhadap negara lain. Kali ini, Timor Leste jadi pihak yang melemparkan tuduhan terbaru terhadap Australia.
Tuduhan penyadapan terbaru bagi Negeri Kanguru jelas menjadi sebuah tekanan baru yang harus dihadapi oleh pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott. Australia dituduh melakukan penyadapan di ruang kabinet Pemerintah Timor Leste.
Menurut seorang tokoh senior di pemerintahan Timor Leste, pihak intelijen Australia -the Australian Secret Intelligence Service (ASIS)- secara sembunyi merekam pembicaraan menteri-menteri Timor Leste dengan beberapa pejabat pemerintah di Dili pada 2013.
Ini bukan pertama kalinya Pemerintah Timor Leste menuduh Australia melakukan penyadapan, tetapi baru kali ini tokoh Timor Leste seperti Agio Pereira melontarkan tuduhan tersebut ke muka publik. Pereira sendiri saat ini dianggap sebagai calon Perdana Menteri Timor Leste.
Pada 2006, pemerintahan John Howard menandatangani traktat Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) dengan Timor Leste. Lewat traktat tersebut, Timor Leste dan Australia membagi hasil keuntungan pengembangan gas sebanyak 50-50.
Tetapi Timor Leste kini mengecam perjanjian itu karena bagian dari hasil penyadapan. Pereira mengatakan, penyadapan terjadi di saat negosiasi trakat CMATS dan memberikan keuntungan besar kepada Australia.
“Insider trading di Australia adalah sebuah kejahatan. Ketika Anda melakukan penyadapan terhadap tim negosiator yang mengevaluasi negosiasi tersebut, tentunya itu sebuah keuntungan,” ungkap Pereira, Rabu (27/11/2013).
“Ini tidak adil sama sekali. Justru memberikan keuntungan besar ke pihak lain dan menurut aturan hukum internasional, Konvensi Wina dan aturan dari traktat itu, tidak sepatutnya negosiasi itu berlangsung adil,” jelasnya.
Meski melontarkan tuduhan, Pereira tidak memberikan bukti apapun mengenai tuduhan penyadapan tersebut. Pereira mengatakan, Timor Leste memutuskan untuk membawa masalah ini ke panel arbitrasi di Den Haag, Belanda, Desember 2013 mendatang.
Bila tuduhan ini terbukti, maka bisa menekan Australia. Masalah Australia dengan Indonesia masih berujung dengan normalisasi hubungan. Perdana Menteri Australia Tony Abbott belum meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
