RANCAH POST – Singapura dan Korea Selatan ternyata pegang kunci penting untuk membantu Amerika Serikat (AS) dan Australia untuk penyadapan jalur komunikasi bawah laut di sekitar Asia. Hal tersebut terungkap dari bocoran dokumen intelijen mantan karyawan National Security Agency (NSA) Edward Snowden.
Dalam dokumen yang dibocorkan oleh Snowden itu, turut menguak keterlibatan Australia dan Selandia Baru dalam memotong jalur komunikasi dari satelit global komunikasi.
Dokumen ini menunjukkan AS dan partner intelijen yang disebut “Five Eyes”, melakukan penyadapan terhadap pemerintah di Asia serta perusahaan telekomunikasi melalui operasi rahasia.
“Intersepsi jalur kabel komunikasi bawah laut ini adalah bagian dari jaringan global yang menurut dokumen Snowden memungkinkan Five Eyes -yang terdiri dari AS, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru- bisa melakukan pelacakan, terhadap siapapun, di mana pun dan kapan pun,” jelas dokumen tersebut(25/11/2013).
“Penyadapan ini disebut sebagai masa emas dari kerja sama intelijen,” menurut dokumen itu.
Peta dari Snowden yang dipublikasi oleh media Belanda NRC Handelsblad menunjukkan AS memegang peranan basis jaringan komunikasi trans-pasifik di lebih dari 20 lokasi.
AS mulai melakukan penyadapan di fasilitas di pesisir Barat dari AS di Hawaii dan Guan, serta menyadap kabel bawah laut di sepanjang Laut Pasifik yang menjuga mengubungkan Australia dan Jepang.
Peta Snowden ini juga menunjukkan bahwa Singapura -yang menjadi penghubung telekomunikasi dunia- ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam kerja sama bersama “Five Eyes”.
Pada Agustus 2013 lalu, agensi mata-mata Australia, the Defence Signals Directorate -yang kini berubah nama menjadi Australia Signals Directorate-, bekerja sama dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang menghubungi Jepang, melalui Singapura, Djibouti, Suez, serta Selata Gibraltar hingga utara Jerman.
Penguakan terbaru dari Snowden ini menambah panjang deretan isu penyadapan di Asia. Sebelumnya Australia diketahui melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait kasus itu PM Australia Tony Abbott menolak untuk meminta maaf.
