RANCAH POST – Indonesia hentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia, termasuk operasi penanganan penyelundupan manusia. Hal ini akan mendatangkan bencana oleh Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Tony Burke, Kamis 21 November 2013.
“Kerjasama dengan Indonesia amat sangat signifikan. Itu adalah sesuatu yang kami bangun dari waktu ke waktu dan bersifat kumulatif. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda mulai dan hentikan begitu saja. Jika Anda kehilangan kerjasama itu, Anda tidak bisa memulainya lagi dari apa yang sudah kami capai saat ini,” kata Burke
Partai Buruh yang diwakili Burke sebelumnya telah mengingatkan Perdana Menteri Tony Abbott untuk berhati-hati menyikapi isu penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya. Partai Buruh mengatakan, Indonesia bisa dengan mudah mendatangkan bencana bagi Australia dengan melepaskan kontrol atas penyelundupan manusia ke benua itu.
Selama ini, Indonesia menjadi garda depan Australia dalam menangani ribuan imigran gelap yang hendak masuk ke Australia melalui jalur laut. Hal ini disadari benar oleh Indonesia dan dijadikan senjata untuk menekan Australia.
Burke mengatakan, kemitraan Indonesia dalam menghentikan kapal-kapal suaka yang hendak memasuki wilayah perairan Australia tidak bisa diremehkan. “Pembekuan hubungan diplomatik yang lebih jauh lagi oleh Indonesia akan menimbulkan malapetaka serius bagi Australia,” ujar dia.
Oleh sebab itu Burke mendesak pemerintah Australia segera memperbaiki hubungan dengan Indonesia. “Pemulihan hubungan bilateral amat signifikan. Ketegangan kedua negara harus diakhiri,” kata dia.
Rabu kemarin, Indonesia merealisasikan ancamannya untuk menurunkan derajat hubungan dengan Australia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di wilayah lautan. Tidak mungkin kami (Indonesia) melakukan itu (operasi bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara kami atau terhadap kami semua,” kata Presiden SBY di Jakarta.
