RANCAH POST – Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori mengkhawatirkan kemungkinan banyak praktik politik uang yang akan semakin ramai pada pemilu 2014.
“Tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK yang terkait dengan penyuapan sengketa pilkada menguatkan sinyalemen praktik politik uang yang makin ramai,” kata Alirman Sori pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Pendidikan Politik, Pemilih Cerdas” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Alirman, pelaksanaan pemilu baik pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden sejak era reformasi disinyalir terjadi praktik politik uang.
Adanya praktik politik uang ini, kata dia, membuat pemilih yang seharusnya bersikap cerdas tapi menjadi pragmatis karena diimingi-imingi oleh uang.
Partai politik yang diharapkan dapat mengusung calon pemimpin yang berkualitas, menurut dia, justru lebih banyak mengusung calon yang memiliki kekuatan finansial, seperti calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah.
“Calon-calon pemimpin ang diusung oleh partai politik, kurang sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini berharap, pemilih dan partai politik sama-sama cerdas yakni partai politik mengusung calon pemimpin berkualitas serta pemilih juga memilih calon pemimpin berkualitas.
Dengan demikian, kata dia, maka praktik politik uang dapat diminimalisir.
Alirman menambahkan, masyarakat memiliki tokoh ideal untuk dipilih sebagai pemimpin, tetapi lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengusung calon pemimpin adalah partai politik dan atau gabungan partai politik.
“Maka konsekuensinya, masyarakat hanya memilih calon yang diusung oleh partai politik,” katanya.
Alirman menyatakan prihatin terhadap proses pemilihan kepemimpinan politik saat ini, karena hampir semua partai politik mengusung caleg dan calon kepala daerah dengan pertimbangan kekuatan finansial, bukan kekuatan kompetensi.
Bahkan, kata dia, banyak caleg dan calon kepala daerah yang tidak memiliki basis pengalaman politik di masyarakat sehingga kinerjanya tidak optimal, membuat kondisi politik nasional makin carut-marut.
“Mengatasi hal ini, solusinya partai politik harus memperbaiki proses dan mekanisme rekrutmen calon pemimpin,” [antara]
