RANCAH POST – Sampai saat ini nasib Partai keadilan Sejahtera (PKS) masih terkarung-katung di dalam koalisi sekretariat gabungan (Setgab). Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengatakan nasib PKS akan ditentukan seusai hari raya Idul Fitri (lebaran).
“Sudah saya katakan kemarin, tunggu mainnya setelah lebaran,” kata Sutan, Sabtu (20/7/2013).
Biasanya, lanjut Sutan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak saat suasana tenang. Saat ini dinilai bukan waktu yang tepat, lantaran sejumlah isu yang harus diselesaikan seperti kerusuhan Lapas Tanjung Gusta.
“Menurut saya PKS harus diberikan sanksi, dengan dikurangi dua menteri yang duduk di Kabinet Indonesi bersatu jilid II,” ungkapnya.
Jika tidak diberikan sanksi, maka akan memancing kesewenang-wenangan partai pendukung pemerintah. “Di setgab sudah enggak dilibatkan. Kalau di kabinet masih dilibatkan. Kalau PKS memang inginnya di keluarkan. Kalau mau jadi Oposisi silakan saja,” tukasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, meski belum ada keputusan tetap, hingga saat ini wujud PKS di koalisi sudah tidak diperhitungkan. Hal itu bisa dilihat dalam setiap rapat kabinet yang jarang menurutsertakan menteri PKS.
Meski jarang diundang rapat kabinet, namun nyatanya, nasib PKS di koalisi Setgab masih belum punya keputusan, apakah tetap di koalisi atau tidak. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah karena itu dikembalikan hak politik PKS.
