RANCAH POST – Perindo tidak setuju dengan kebijakan pemerintah memberikan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BLSM rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2014.
“Ini program politik, sogokan politik. Ini sogokan pada masyarakat karena dekat pemilu, dan bentuk pembelian suara,” kata Ketua Bidang Polhukam DPP Perindo Yusuf Lakaseng di kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2013).
Pemberian BLSM dianggap tidak sebanding dengan kenaikan seluruh harga bahan pokok seiring meningkatnya harga BBM. “Harga barang selamanya akan naik setelah harga BBM naik. Sementara BLSM hanya diberikan empat bulan,” sambungnya.
Menurut Yusuf, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat seharusnya lebih riil. Misalnya dengan pemberian sekolah gratis, pengobatan gratis, serta pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat.
Pemberian BLSM, sambung Yusuf, justru tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat.Terlebih kenaikan harga BBM tidak diikuti dengan peningkatan gaji pegawai dan buruh. Jika memang demikian, tentu akan terjadi pengurangan daya beli masyarakat.
“Harusnya begitu kalau memang kenaikan BBM untuk pengalihan subsidi. Masa BBM naik hanya dikompensasi dengan BLSM. BLSM ini kan program prematur. BLSM bukan solusi, dan ini malah membodohi masyarakat,” tegasnya.
