RANCAH POST- Penolakan PKS terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agaknya akan berbuntut panjang. Bahkan wacana untuk mendepak PKS pun dari koalisi mulai kencang berhembus.
Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mempertanyakan siapa anggota koalisi Setgab yang ingin mendepak partainya dari koalisi.
“Siapa Setgabnya? Artinya di Setgab tidak ada dibicarakan disitu. Tapi memang, karena itu reaksi, jadi pantas saja karena ini kok mungkin agak lain. Tapi itu tugas saya untuk menjelaskan kepada koalisi,” ujar Tifatul di Gedung DPR, Senayan, Rabu (5/6/2013).
Menurut dia, kewenangan untuk mendepak dan mengganti menteri adalah kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan anggota Setgab. Sehingga jika memang SBY menghendaki dirinya untuk diganti, maka Tifatul siap menerima keputusan apapun.
“Kalau presiden menyetujui itu ya silakan. Itu hak prerogatif presiden,” tuturnya.
Tifatul memastikan jika posisi PKS sendiri masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan hingga saat ini komitmen itu masih terus dipegang.
“Koalisi kita jalan terus, dan termasuk ini akan diluruskan pandangan-pandangan mengenai BBM juga. Sebenarnya pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR. Karena 2011 keputusan sudah diambil,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, PKS tadi malam tidak menghadiri rapat Setgab di kediaman Wapres Boediono untuk membahas rencana penaikan harga BBM. Dalam kaitan BBM, PKS berseberangan dengan keputusan pemerintah atau Setgab. PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan telah memasang spanduk-spanduk penolakan di sejumlah daerah. [inlh]
