RANCAH POST – Kabarnya, Pemkab Simalungun menghentikan bantuan beasiswa utusan daerah (BUD) kepada seorang mahasiswi IPB.
Penghentian beasiswa terhadap mahasiswi Institut Pertanian Bogor bernama Arnita Rodelina Turnip diduga dikarenakan Arnita telah berpindah agama.
Terkait adanya kebijakan Pemkab Simalungun yang dinilai berbau SARA tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar akan meminta penjelasan dari Kadisdik Simalungun.
“Jadi ada laporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI soal kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dinilai berbau SARA,” tutur Abyadi.
“Kita sudah jadwalkan untuk meminta keterangan dari Pemkab Simalungun melalui kadisdiknya,” imbuh Abyadi, Senin (30/7/2018).
Masih dikatakan Abyadi, adanya penghentian beasiswa terhadap Arnita Rodelina Turnip diketahui ketika seorang wanita bernama Lisnawati, warga Bangun Raya, Simalungun melapor ke Ombudsman RI.
Saat melapor ke Ombudsman, Lisnawati menjelaskan adanya dugaan kebijakan Pemkab Simalungun yang berbau SARA terhadap anak perempuannya.
Dari penjelasan Lisnawati, surat penghentian beasiswa Arnita Rodelina Turnip disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun ke ITB sekitar bulan September 2016.
Dalam surat tersebut, Arnita yang saat itu masih duduk di semester II dikeluarkan dari program BUD Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Dengan dihentikannya beasiswa itu, Arnita Rodelina Turnip terkatung-katung dan mau tak mau menunggak biaya kuliah dan hidup sekitar Rp55 juta.
“Saya telpon langsung pembantu rektor agar Arnita jangan dulu dikeluarkan lantaran masih dalam penanganan kami,” terang Abyadi.
Menurut keterangan Abyadi, pada 9 Juli 2018 Ombudsman Sumut sebenarnya sudah memanggil Kadisdik Pemkab Simalungun selaku penanggung jawab program tersebut.
Hanya saja, yang hadir saat itu hanya Kasubag TU dan Umum Disdik Simalungun Eva Nali Boru Surbakti.
BACA JUGA: Viral Saifuddin Ibrahim Ajak Seorang Sopir Pindah Agama dan Ngaku Murtadkan Artis Arab
“Jika sudah dipanggil hingga tiga kali berturut-turut yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, Ombudsman akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkannya secara paksa,” tukas Abyadi.
