RANCAH POST – Kemenpora mengklaim bakal bertanggung jawab atas kelaurnya sanksi FIFA untuk PSSI dengan membuat sejumlah kebijakan strategis sebagai konsekuensi dari sanksi FIFA tersebut.
Deputi V Bidang Harmonisasi & Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto seperti yang dirilis tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu (31/5/2015), menyatakan, pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait guna menyempurnakan “blue print” pembenahan sepakbola nasional dalam jangka waktu yang secepatnya.
“Kami akan bergerak cepat agar didapat ‘grand strategi’ yang jauh lebih komprehensif, transparansi,objektif dan dengan target total pada prestasi yg signifikan pada penataan ulang sistim pengelolaan persepak bolaan nasional Indonesia,” jelasnya.
Sehubungan dengan kompetisi, Gatot mengungkapkan, Kemenpora lewat Tim Transisi bakal secepatnya menyelenggarakan kembali sejumlah level kompetisi baik untuk ajang profesional maupun ajang amatir. Hal Ini perlu ditekankan, sebab tak semata-mata menyangkut dengan aspek teknis persepakbolaan, akan tetapi juga meliputi sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat dan dimensi dinamika kemaslahatan umum yang mengikutinya.
“Kepada seluruh pemain diharapkan tak usah khawatir, sebab pemerintah tetap berkomitmen untuk kembali menyelenggarakan kompetisi dengan standar dan kualitas yang jauh lebih baik, sehingga hak & kewajiban seluruh pemain, pelatih dan perangkat pertandingan bisa terpenuhi secara lebih baik,” sambungnya.
Gatot menegaskan, perihal sanksi FIFA mesti disikapi secara obyektif dan bijak oleh PSSI, sehinga tak perlu saling menyalahkan sebab yang diperlukan saat ini ialah kebersamaan. PSSI, Kemenpora dan KOI juga tetap bersinergis supaya sanksi FIFA ini tak terlalu lama diberlakukan.
“Memang Statuta FIFA mesti kita hormati, akan tetapi pengalaman pahit ini memberi pelajaran bagi kita semua, bahwa loyalitas kepada FIFA mesti dilakukan secara proporsional. Tak ada sesungguhnya niat pemerintah untuk memberlakukan intervensi sedikitpun,” pungkasnya
FIFA secara resmi sudah menjatuhkan sanksi bagi Indonesia. PSSI dinilai sudah melanggar statuta FIFA pasal 13 & 27 perihal adanya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini Pemerintah melalui Kemenpora. Dengan jatuhnya sanksi yang belum diketahui tenggat waktunya itu, maka PSSI sebagai induk organisasi sepakbola kehilangan hak keanggotaannya dan tim Nasional Indonesia tidak boleh berpartisipasi di event internasional yang diselengarakan oleh FIFA dan AFC.
