RANCAH POST – Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan pihak Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi birokrasi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan perampingan jabatan. Ia menegaskan Pemprov sangat perlu melangsingkan banyak jabatan di DKI Jakarta.
Sebagai langkah awal, Ahok menerapkan pemberian TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dinamis berdasar kinerja PNS DKI. Basuki katakan, “Teknik pengurangan (struktur PNS) kami itu bertahap. Misalnya contoh, dari sisi struktur, kami sudah mengurangi 1.500 posisi,” Kamis (28/05/2015).
Apabila seluruh pejabat DKI Jakarta bersifat sebagai pelayan masyarakat, maka seharusnya posisi di BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dapat dirampingkan.
Terlebih, kata Ahok, posisi camat juga tidak diperlukan. Namun, lurah harus mempunyai peran global dan melakukan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.
Peran camat, lanjut Ahok, dapat diisi oleh Sekko (Sekretaris Kota) dan asisten wali kota. Menurut laman Kompas Basuki jelaskan, “Sekarang kami tanya perlu nggak sih camat? Sebenarnya nggak perlu, kenapa mesti ada kantor camat? Lurah saja, asisten di kota yang membawahi supervisi mereka, namun sekali lagi itu masih bertahap ke depannya.”
Ia tidak menginginkan pemberian gaji selangit tidak sepadan dengan kinerja PNS tersebut. Selain itu, ia juga tidak ingin PNS bergaji Rp12 juta/bulan kerjanya cuma fotokopi atau membeli makanan. Dengan demikian, dia akan menyeleksi posisi mana saja yang dirasa akan dievaluasi.
