RANCAH POST – Hak Angket Anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok dinilai masih harus didalami lebih lanjut, dari segi maksud dan tujuan. Sebab hak angket yang dilayangkan saat ini, cenderung condong kepada etika dan sopan santun Ahok, bukan terfokus kepada kisruh APBD DKI Jakarta.
Pengama Politik Yunarto Wijaya katakan, “Sekarang malah lebih banyak membahas etika dan sopan santun. Itu bukanlah argumentasi kuat jika ingin mempermasalahkan hak angket yang sekarang ini,” Kamis (26/03/2015).
Yunarto menambahkan hak angket harus terfokus dengan asumsi kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Jakarta secara luas agar bisa membuktikan hasil dari penyelidikan dari hak angket tersebut.
Yunarto mempunyai pendapat hak angket sekarang ini terlalu melenceng dari kata penyelidikan, Yunarto tambahkan, “Hak angket yang sekarang tidak sehat. Ada aroma politik balas dendam.”
Sebagai sempel politik balas dendam, misalnya, kata Yunarto, pertikaian antara M Taufik, Haji Lulung dengan Ahok. Yunarto paparkan, “M Taufik dan Haji Lulung terlalu banyak berargumen. Seakan-akan ada kisruh tersendiri antara mereka dan Ahok. sehingga hal ini membelok lepada politik balas dendam.”
Kalau ini memang terjadi, Yunarto mengusulkan hak angket tersebut tidak perlu dilanjutkan. Karena akan berimbas kepada kinerja anggota DPRD DKI lainnya. Yunarto ungkap, “Kalau memang terjadi, tak perlu ada hak angket. Buang-buang waktu saja. Kasihan anggota DPRD lainnya yang benar-benar mau kerja,”
Lebih lanjut lagi, Yunarto membeberkan hak angket merupakan senjata terakhir anggota dewan. Sehingga, harus digunakan secara tepat.
