Berita Terkini RANCAH POST – Terkait dengan susunan Menteri Kabinet Jokowi yang masih belum diumumkan, itu dikarenakan Presiden Jokowi menyoroti Jero Wacik dan Suryadharma Ali dan Andi Mallarangeng yang terjerat kasus Korupsi kala berada dalam dinasti SBY.
Ia tidak ingin kabinetnya dimasuki orang-orang bermasalah dan kini Jokowi tengah menyeleksi calon menteri untuk berada dalam kabinetnya, KPK dan PPATK dilibatkan oleh jokowi untuk menilik apakah para calon menteri itu bersih atau tidak.
Presiden Jokowi juga tidak mau jika ditengah masa jabatannya ada salah seorang menterinya terjerat menjadi tersangka atau pun saksi bahkan terdakwa korupsi.
Cara ini merupakan sebuah gebrakan baru dan logis yang mengejutakan semua pihak, tapi ada saja yang menjegal gebrakan Jokowi yang berniat menyngkirkan tikus-tikus berdasi pemerintahan, seperti Fadli Zon contohnya ia menyinggung sebetulnya yang berwenang menunjuk menteri itu presiden atau KPK?
Dari pihak KPK sendiri melalui Johan Budi dengan tegas menyatakan jika KPK tidak ada kewenangan atau usulan untuk Jokowi “jangan pilih calon ini, pilihlah yang itu.”
Ia menerangkan KPK disini hanya berkapasitas sebagai pemberi jawaban atas nama-nama yang tidak memiliki potensi bermasalah dengan hukum untuk kedepannya. Dan juga ini merupakan inisiatif datang dari presiden sendiri, bukan KPK.
Dengan melibatkan KPK dan PPATK untuk seleksi menteri Jokowi tinngal menguji kemampuan para calon yang lolos seleksi awal. Dengan cara ini tentu mengakibatkan pembentukan Kabinet Menteri menjadi tertunda beberapa hari, tapi hal itu lebih baik daripada menanggung duri selama lima tahun.
