RANCAH POST – Pemilihan Pimpinan MPR dijadwalkan akan dilangsungkan pada Senin (6/10/2014). Pengajuan calon pimpinan kembali dilakukan secara paket seperti pemilihan pimpinan DPR. Salah satu pimpinan partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, hasil akhir tergantung dalam proses pemilihan.
“Kita lihat saja hasil dinamika pemilihan MPR pada Senin,” ujar Saleh, di Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Sebelum pemilihan pada pukul 19.30 WIB, akan diadakan rapat gabungan Pimpinan MPR sementara dengan pimpinan fraksi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pukul 16.00 WIB. Dalam rapat ini akan dilakukan konsultasi dan lobi tentang paket pimpinan yang akan diajukan di forum rapat paripurna. Pemilihan pimpinan MPR dilakukan dalam forum sidang paripurna yang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara.
Saat ini, pimpinan MPR sementara diduduki oleh anggota MPR termuda Riri Damayanti John Latif (24), yang merupakan legislator dari Provinsi Bengkulu dan anggota MPR tertua Sultan Ternate Mudaffar Sjah (79).
Proses pemilihan MPR diprediksi akan berjalan alot karena dua kubu yakni Koalisi Merah Putih dan koalisi Jokowi-JK masing-masing akan mengajukan paket pimpinannya.
Koalisi Merah Putih sepakat mengusung politisi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sebagai calon Ketua MPR. Ada pun, Wakil Ketua MPR yang disiapkan, di antaranya Mahyuddin dari Partai Golkar.
Sementara itu, koalisi Jokowi-JK mengajak Koalisi Merah Putih untuk bermusyawarah mufakat dengan mengajukan anggota DPD sebagai Ketua MPR. Kubu Jokowi-JK juga menawarkan dua kursi wakil ketua untuk Koalisi Merah Putih dan dua kursi wakil untuk koalisi Jokowi-JK. DPD berpandangan sama seperti kubu Jokowi-JK.
Saat ini, Ketua DPD Irman Gusman tengah melakukan lobi terhadap Koalisi Merah Putih untuk menggolkan paket pimpinan ini.
Sesuai peraturan, paket Pimpinan MPR harus diisi oleh lima orang dengan komposisi empat orang dari partai politik dan satu orang dari DPD. Setiap fraksi hanya bisa mengajukan satu calon. Pemilihan tetap dilakukan secara paket.
Apabila pada malam nanti tidak ada kata mufakat, maka paripurna akan menggelar voting. Namun, koalisi Jokowi-JK menyatakan, sebaiknya mekanisme voting dihindari. Koalisi hanya mempersiapkan opsi tunggal yaitu paket pimpinan bersama yang disepakati melalui musyawarah.
