RANCAH POST – Menko Kesra Agung Laksono ungkapkan, pemerintah sedang kembangkan teknologi informasi, guna menghubungkan seluruh fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berjalan sukses.
“Setidaknya online pada tingkat provinsi dan kabupaten bisa terintegrasi di mana pun,” kata Agung usai meresmikan gedung baru Kemenko Kesra, Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Menurut dia, dengan sistem online, dimaksudkan untuk mencegah kekhawatiran membludaknya pasien di Rumah Sakit (RS) rujukan. Untuk itu, pengobatan pada tingkat puskesmas pun bisa karena hanya penyakit tertentu saja yang bisa langsung berobat ke rumah sakit.
Terkait dengan penyelenggaraan BPJS 1 Januari 2014 lalu, sangat tidak relevan jika membandingkan dengan penyelenggaraan kesehatan universal negara lain, seperti Jepang dan Korea.
“Untuk tingkat kepuasan, sampai 100 persen memang butuh proses, kan karena baru mulai. Obama Care saja hanya mencakup 43 juta orang, kalau Indonesia kan sampai 240 juta penduduk dan sampai pada universal coverage, ” ucapnya.
Agung menambahkan, setidaknya dari 2.300 rumah sakit, sekira 1.700 di antaranya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan.
Sebanyak 1.700 rumah sakit dari berbagai daerah ini siap melayani masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan dari penyelenggaraan BPJS bidang kesehatan. Karenanya seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS.
Hal itu termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. “Mereka yang bekerja di sektor informal dan ingin tergabung dalam program ini juga dapat mendaftar dan membayar iuran premi yang terjangkau di bank-bank yang telah ditunjuk,” ungkap politikus Partai Golkar itu.
Setidaknya masih ada sekira 125 juta jiwa yang belum masuk dalam program ini. Sementara sebanyak 121,6 juta jiwa sudah menjadi peserta. Karenanya, Menko Kesra menyarankan, agar masyarakat bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan, perlu inisiatif menjemput bola.
Bisa saja dilakukan oleh caleg dan capres, tapi jangan menggunakan cara ini untuk meningkatkan popularitasnya. Pemerintah, tambah Agung, telah mengalokasikan Rp19,93 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014, untuk program tersebut, guna melindungi 86,4 juta warga yang miskin dan kurang mampu melalui asuransi kesehatan.
“Sementara warga negara lainnya, dapat melakukan iuran untuk premi dengan harga terjangkau guna memperoleh fasilitas asuransi kesehatan itu,” pungkasnya.
