RANCAH POST – Transparency International Indonesia (TII) mengeluarkan pernyataan bahwa menjelang Pemilu 2014 nanti resiko korupsi dan pelanggaran integritas terbesar ada di ranah politik. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengkritisi rilis TII itu.
Dia menilai sistem transparansi keuangan di Indonesia sudah sangat luar biasa membaik sejak era reformasi. “Tapi, selalu saja ada black campaign, yang seolah-olah Indonesia tidak ada perbaikan dalam menangani korupsi. Itu sama saja menihilkan pekerjaan besar KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Kamis 5 Desember 2013.
Jadi, tambah Priyo, publik jangan percaya pada rilis-rilis yang dikeluarkan oleh orang-orang asing mengenai korupsi. Sebab, negara asal lembaga asing itu belum tentu bebas korupsi.
“Sekarang pemberantasan korupsi di Indonesia sangat masif dan keras sekali. Dan kita harus mengapresiasi kerja dari aparat penegak hukum kita,” ujar Priyo.
Menurut politisi Partai Golkar itu, KPK dan penegak hukum lain memeriksa hampir semua sektor di Indonesia. “Kerjanya sudah baik gitu kok tidak dihargai. Data itu ngawur. Indonesia sudah masuk ke dalam 10 besar negara di dunia yang memberantas korupsi dengan gencar,” tutup Priyo.
Rilis TII menyebutkan menjelang Pemilu 2014, perlu ada pengawalan terhadap isu dana kampanye dan integritas kandidat wakil rakyat.
Masyarakat diminta lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengawasi proses-proses politik agar tahapan pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Sebab, sektor politik harus menjadi prioritas karena korupsi politik menjadi faktor pendongkrak sekaligus penjerumus Indeks Persepsi Korupsi (IPK) suatu negara.
Berdasarkan survei Transparency International, IPK Indonesia tahun 2013 stagnan pada skor 32, seperti tahun lalu. Indonesia berada di urutan 114 dari 177 negara.
