RANCAH POST – Kasus suap impor daging sapi, benar-benar menggerus elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang Pemilu 2014 mendatang. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.
Menurut Margarito Kamis, apa yang dilakukan PKS dengan menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), adalah langkah yang tepat melihat kondisi yang ada.
“Makanya, suka tidak suka, PKS harus melakukan apa yang dilakukannya saat ini,” ujarnya, Selasa (18/6/2013).
Dengan menolak kebijakan pemerintah, sambungnya, PKS meyakiini kembali dapat menuju punjak pada 2014 mendatang. “Mereka memang masuk dalam setgab, tetapi ketika berada didalamnya, ternyata mereka menyadari bahwa berada didalam tidak sebanding bayarannya. Makanya, mereka sudah tidak peduli lagi akan koalisi. Langkah ini paling tepat bagi mereka menuju Pemilu 2014,” tandasnya.
PKS tengah menunggu surat akta cerai untuk memutuskan hubungan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pemerintah. “Walaupun sudah cerai, kalau belum ada akta cerainya, belum sah. Kita tunggu perkembangannya, masyarakat Indonesia sudah paham dengan sikap presidensial dan multipartai,” kata Ketua DPP PKS Nasir Jamil di DPR, Jakarta..
Anggota Komisi III DPR ini, menjelaskan Presiden PKS Anis Matta juga sudah menegaskan, partai siap berada di dalam atau pun di luar koalisi. Bahkan, lanjut Nasir, saat Anis berkunjung ke daerah dan menyebutkan hal itu disambut oleh kadernya.
“Mereka memberikan semangat kepada presiden anis matta presiden dan semua siap di dalam dan di luar koalisi,” paparnya.
